Mangrove Pantura Dibidik Jadi Sumber Ekonomi, UI dan Kemenko PM Siapkan Skema Karbon

Trendingnasional.com – Depok, Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan roadmap pemanfaatan potensi mangrove di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Program tersebut membentang dari Cilegon hingga Probolinggo dan melibatkan 33 pemerintah daerah kabupaten/kota. Mangrove tidak hanya dipandang sebagai benteng pesisir, tetapi juga berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PM, Abdul Haris mengatakan, pemanfaatan nilai ekonomi karbon mangrove harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

“Poin pentingnya ada pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Haris saat Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Kampus UI Depok, Senin (10/8/2026).

Menurut Haris, masyarakat dan pemerintah daerah selama ini ikut menjaga kelestarian mangrove, sementara kawasan industri di sepanjang Pantura menghasilkan emisi karbon.

Karena itu, pemerintah mendorong adanya skema insentif bagi masyarakat yang menjaga ekosistem mangrove.

“Selama ini insentifnya apa industri yang sudah mencemari itu, sementara sebenarnya masyarakat kita dan pemerintah daerah bekerja untuk mempertahankan mangrove yang harusnya ada insentif?” ujarnya.

Untuk merealisasikan skema tersebut, pemerintah pusat bersama daerah akan menyiapkan regulasi pendukung, termasuk kemungkinan pembentukan peraturan daerah.

Sementara itu, Dekan FMIPA UI Tito Latif Indra mengatakan UI akan menggunakan teknologi **remote sensing** untuk memetakan luasan mangrove secara lebih akurat.

Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menghitung stok karbon mangrove dan mengubahnya menjadi nilai ekonomi yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Kepala LST UI Eko Waludi menambahkan, program ini juga diarahkan agar mangrove bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah daerah secara transparan.

Menurutnya, nilai ekonomi menjadi salah satu kunci agar program pelestarian mangrove dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Kalau ada nilai ekonominya, biasanya program-program itu bisa berkelanjutan,” kata Eko.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *